KLHK MENDUKUNG UPAYA PENGELOLAAN EKOSISTEM DANAU SINGKARAK

By 10 Apr 2017, 08:49:30 WIBLingkungan

KLHK MENDUKUNG UPAYA PENGELOLAAN EKOSISTEM DANAU SINGKARAK

Keterangan Gambar : Danau Singkarak


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
MENDUKUNG UPAYA PENGELOLAAN EKOSISTEM DANAU SINGKARAK 
PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI PROGRAM ANTISIPASI RESIKO PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN SOLOK

 

Perubahan iklim memberikan dampak yang telah terobservasi bagi ekosistem alam termasuk ekosistem danau. Di berbagai wilayah, perubahan curah hujan ataupun mencairnya salju berdampak pada sistem hidrologi serta sumberdaya air (kualitas dan kuantitas). Beberapa spesies di berbagai jenis ekosistem (darat, laut, dan pegunungan) menyesuaikan diri dengan mengubah pola migrasi, jangkauan geografisnya, interaksi dengan spesies lain, dsb. Semua dampak tersebut berpengaruh terhadap perikehidupan manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem.
Dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah meningkatnya kejadian iklim ekstrim, yakni meningkatnya kejadian ENSO (El Nino Southern Oscillation), baik berupa La Nina maupun El Nino. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi kejadian La Nina dan El Nino, yang normalnya 5 – 7 tahun, menjadi menjadi 3 -5 tahun. La Nina menimbulkan dampak berupa banjir akibat curah hujan yang tinggi sementara El Nino menimbulkan dampak berupa kekeringan ekstrim akibat rendahnya curah hujan. Fenomena ENSO khususnya El Nino memberikan dampak lanjutan berupa kejadian kebakaran lahan dan hutan yang menjadi permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespon beberapa dampak perubahan iklim dan isu lingkungan dengan merumuskan RENSTRA Tahun 2015-2019, dengan  tujuan pembangunan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak hanya karena ada komitmen internasional termasuk Paris Agreement tetapi juga merupakan bagian dari mandat konstitusi.
Sesuai amanat UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menggunakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP dan RPJM dan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 
Dalam RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa Ekosistem Danau Singkarak merupakan salah satu ekosistem danau yang perlu ditingkakan kualitas untuk pendukung fungsi sistem penghidupan di wilayah sekitar dan penyedia jasa lingkungan. 
Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan Danau Singkarak sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah serta upaya diversifikasi mata pencaharian untuk pelestarian ekosistem danau dalam jangka panjang, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - KLHK bekerja sama dengan UNDP (United Nation Development Program) dan Pusat Pengelolaan Peluang dan Risiko Iklim Institut Pertanian Bogor (CCROM IPB) melaksanakan kegiatan pilot studi "Upaya Penguatan Komunitas dalam Diversifikasi Mata Pencaharian untuk Antisipasi Risiko Perubahan Iklim", yang dimulai dengan Kick Off workshop di Kab. Solok tanggal 21 Maret 2016.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nur Masripatin serta Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin hadir dalam kick off kegiatan. Dalam sambutannya Wakil Bupati Solok sangat berterima kasih karena Kementerian LHK mendukung upaya pelestarian Danau Singkarak dimana sebagian wilayah danau berada di Kabupaten Solok dan menyatakan komitmennya untuk menjaga kelestarian dalam pengelolaan serta pemanfaatannya dan terbuka terhadap kerjasama dengan Pusat dan mitra lainnya. 
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pantai rendah yang sangat panjang serta tingginya kegiatan ekonomi di daerah pesisir adalah rentan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan suatu kebutuhan, dalam waktu yang sama memberikan kontribusi terhadap upaya global mencegah dampak negative perubahan iklim seperti yang telah disepakati dalam Paris Agreement.  Landasan hukum nasionalpun sudah sangat jelas,  di dalam UU No. 32/2009 dinyatakan bahwa perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan RPPLH diharuskan memuat rencana tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Aksi adaptasi dan mitigasi memerlukan kerjasama semua pihak, antara pusat dengan daerah bahkan dengan mitra internasional. 
Acara ini dihadiri oleh peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nagari, LSM, dan Perguruan tinggi setempat, dan sangat mendukung kegiatan ini.  Direktur Adaptasi Perubahan Iklim sebagai penanggung jawab program diatas menyampaikan latar belakang pemilihan Kabupaten Solok (a.l. hasil kajian lain yang menunjang  telah ada, komitmen Pemda yang tinggi dan adanya kebutuhan dukungan) serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam kerjasama ini. 
Pada kesempatan lain, Wakil Gubernur Nasrul Abit mewakili Gubernur Sumatera Barat sangat memberi perhatian dengan mengundang Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim untuk berdialog secara khusus untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis dan policy dialog untuk pelestarian ekosistem Danau Singkarak dan SDA umumnya di Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat berharap dengan adanya pilot studi ini dapat menjembati komitmen Pemerintah daerah dengan unit kerja terkait dalam mengendalian kerusakan kawasan danau Singkarak khususnya serta danau lain yang ada di wilayahnya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Berita Foto

LINK INSTANSI